Hutan Mangrove Tarakan

KEBERADAAN hutan mangrove di Kota Tarakan memang tak disangsikan. Terasa sangat indah, nyaman dan asri. Bahkan, hutan kota seluas 9 hektar yang masih akan diperluas  menjadi 13 hektar itu sudah menjadi icon Tarakan di mata pelancong mancanegara. Pasalnya, di  kawasan ini terdapat sedikitnya 11 spesies satwa dilindungi, terutama kera berekor panjang atau Bekantan yang populasinya sekitar 30 ekor...

Tapi, keindahan dan keasrian hutan kota ini masih menuntut perhatian. Bukan hanya menjadi kawasan hijau yang terus disubsidi, melainkan mendapat nilai tambah tersendiri. Artinya, bagaimana kawasan bisa memberi manfaat ganda. Tak hanya menjadi asset berharga Pemkot, tapi lebih memberi manfaat ke masyarakat sesuai fungsinya sebagai kawasan konservasi, hutan penelitian dan pendidikan.

Benarkah kawasan ini tak memberi manfaat ganda? Bisa benar, dan bisa pula tidak. Tapi, kalau memang kawasan mangrove ini dijadikan sebagai hutan penelitian dan pendidikan, mungkin sudah saatnya dibangun perpustakan dan laboratorium di sana. Biaya pembangunan, pengadaan buku buku dan peralatan lab mungkin relatif besar, tapi manfaatnya jauh lebih besar untuk mencerdaskan masyarakat.

Dana operasional kawasan ini disebut-sebut sebesar Rp 76 juta tahun 2007, ketika pengelolaan dan pengawasannya masih di kecamatan Tarakan Barat. Ini dirasakan petugas masih kurang, tapi hampir tak ada keluhan. Sedikit kontras ketika pengelolaannya diambil alih oleh Dinas Lisda (Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam) Tarakan awal 2008 tadi dengan dana operasional Rp 200.000.000,- termasuk rencana pembangunan.

‘’Dana operasional yang diberika kepada kami masih kurang, termasuk untuk pembibitan. Untungnya, kami mendapat biaya tambahan dari retribusi masuk. Tapi, retribusi itu pun tiak banyak membantu,’’ ucap Abdul Kadir, pengurus kawasan hutan alam ini tanpa merinci berapa retribusi masuk per tahun dan berapa pula dana operasional ideal yang diperlukan.

Rahma pun, petugas pengawas Lisda di lokasi membenarkan keluhan Kadir. Ia menyebut keterbatasan dana operasional membuat beberapa kegiatan perawatan dan pelestarian hutan ini kurang berjalan baik. ‘’Saya tak tahu apa benar pemanfaatannya tidak tepat sasaran atau terjadi mis komunikasi antara dinas Lisda dengan pengurus hutan sendiri. Yang saya lihat, sistem pengelolaan kawasan hutan ini belum terkoordinir baik, walau kedua pihak mengklaim sudah melakukan pekerjaan sesuai kapasitas masing-masing,’’ ujarnya. .

Benarkah begitu? Dinas Lisda Tarakan sendiri yang diwakili Lina menampik. ‘’Kami ingin hutan mangrove maju. Dan memberi manfaat lebih ke masyarakat. Tapi, untuk mendukung hal itu mesti ada kerjasama dan sharing program yang baik antara program Pemkot dengan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus hutan di lapangan,’’ ucap pegawai Dinas Lisda yang menangani pengawasan hutan mangrove itu.

Ia melihat, pengelolaan hutan kota dengan seabrek flora dan faunanya itu sudah baik. Buktinya ada penambahan koleksi satwa langka sejak dikelola Lisda. Antara lain adanya beberapa spesies burung seperti Trililit, Betet dan Elang, selain spesies yang sudah ada seperti Bekantan atau ‘bule hidung mancung’ itu. Bahkan, Lisda sekarang memperluas hutan mangrove ini menjadi 13 hektar yang rencananya dimulai awal tahun depan.

Terkait beberapa hal yang dianggap rancu, Lina menyebut hanya pandangan segelintir masyarakat. Artinya, sebagaian masyarakat menghendaki pengelolaannya tetap di bawah Dinas Kehutanan. Padahal, sesuai fungsi dan tugasnya, maka dinas Lisda yang dianggap paling tepat dan berkompeten mengelola kawasan konservasi ini.
Lepas dari persoalan itu, Lina mengaku pemanfaatan dana operasionalnya sudah tepat sasaran. Soal keluhan Pak Kadir tentang kurangnya dana operasional mereka, Lina tak mau berpolemik. ‘’Saya tak ingin berkomentar soal itu. Perlu diketahui setiap laporan terkait pemanfaatan dana dan keadaan kawasan konservasi ini bukan dibuat dia, melainkan dibuat oleh Yusuf,’’ ujarnya. Benarkah hutan mangrove ini sudah memberi nilai tambah ke masyarakat?